Mantan anggota Tim Transisi Jokowi-JK, Hironimus Hilapok menyatakan bahwa bagi-bagi jabatan dan kekuasaan merupakan keniscayaan bagi pemerintah yang sedang berkuasa. Menurutnya, bagi-bagi kekuasaan itu untuk membentengi pemerintah dari serangan politik.
Hal itu disampaikan Hironimus dalam diskusi bertema ”Politik Etis ala Jokowi: Ketika Relawan Kebagian Jatah" yang digelar di gedung DPD, kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (1/4). Hironimus mengatakan, Jokowi saat kampanye pemilu presiden memang berjanji untuk tidak bagi-bagi kekuasaan.
Seperti diketahui, sejumlah relawan maupun politikus partai pendukung Jokowi-JK di pemilu presiden kini mendapat posisi empuk di sejumlah BUMN. Hironimus termasuk salah satunya. Ia mendapat posisi sebagai komisaris independen di BUMN kosntruksi, PT Adhi Karya.
Namun, kata Hironimus, praktik bagi-bagi kekuasaan tak mungkin dihindari. Sebab, tekanan politik juga datang bertubi-tubi.
"Saya tahu, Jokowi memang janji tidak bagi-bagi kekuasaan. Tapi karena tekanan politik, Jokowi terpaksa mencari benteng untuk dirinya dengan cara bagi-bagi kekuasaan," katanya.
Mantan tim sukses Jokowi-JK di pemilu presiden yang kini menjadi komisaris di PT Adhi Karya itu menegaskan, wajar-wajar saja jika seseorang telah sampai di puncak kekuasaan lalu bagi-bagi kekuasan dengan pendukungnya. Sebab, justru aneh jika posisi dan jabatan yang ada dibagikan ke pihak di luar partai pendukung.
"Saya pikir wajar, semua orang di puncak kekuasaan akan melakukan bagi-bagi itu dan tidak mungkin mengambil dukungan dari luar partai pendukung," tegasnya.
Hironimus bahkan mengakui, selama enam bulan Jokowi jadi presiden ternyata masih banyak kekacauan yang terjadi. Akibatnya, upaya mewujudkan Indonesia agar lebih maju pun menjadi tersendat.
"Enam bulan Jokowi jadi presiden, memang masih banyak yang kacau. Itu harus diakui. Dan kekacauan itu juga yang berpengaruh signifikan dalam kerjanya mewujudkan Indonesia hebat," pungkasnya.(fas/jpnn)